Tolak Hukuman Mati, 12 Anggota Parlemen Filipina ‘Dihukum’


Manila – Partai politik yang menaungi Presiden Filipina Rodrigo Duterte ‘menghukum’ 12 anggota parlemen karena menolak hukuman mati saat voting. Para anggota parlemen ini dicopot secara massal dari berbagai jabatan mereka di Kongres Filipina.

Seperti dilansir AFP, Kamis (16/3/2017), pencopotan jabatan secara massal yang tergolong langka ini, disebut media lokal sebagai ‘pembersihan’. Para pengkritik memperingatkan bahwa langkah ini berbahaya karena cenderung mengarah ke otoritarian.

Mantan Presiden Filipina Gloria Arroyo masuk daftar anggota parlemen yang dilucuti jabatannya. Arroyo dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR Filipina. Sedangkan 11 anggota parlemen lainnya, dari partai anggota koalisi pemerintah Duterte, kehilangan posisi penting dalam komisi parlemen.

Baca juga: Wapres Filipina: Perang Antinarkoba Duterte Bikin Rakyat Putus Asa

Di sisi lain, langkah ini memenuhi ancaman Ketua DPR Filipina, Pantaleon Alvarez, yang berjanji akan menghukum siapa saja yang menolak rancangan undang-undang untuk memberlakukan kembali hukuman mati bagi kejahatan narkoba. Voting digelar pekan ini di parlemen Filipina.

“Ini menjadi indikator pergerakan berbahaya ke arah otoritarianisme,” kecam oposisi pemerintahan, Partai Liberal, dalam pernyataannya menyikapi pencopotan itu. Baik Duterte maupun Alvarez bergabung dalam partai PDP-Laban yang kini berkuasa dalam pemerintahan.

Dalam pernyataan sebelumnya, Alvarez menegaskan ancaman menghukum anggota parlemen yang berbeda pendapat didasari oleh pandangan bahwa hukuman mati telah menjadi posisi teguh anggota koalisi pemerintahan Duterte. Alvarez menegaskan tidak ada ruang untuk memilih sesuai hati nurani.

Baca juga: Eks Polisi Akui Bagian ‘Skuat Maut’ Duterte dan Bunuh 200 Orang

Duterte menargetkan hukuman mati akan bisa diberlakukan kembali mulai Mei mendatang. Dia memandang hukuman mati sebagai bagian penting dalam kampanye memerangi narkoba yang terus digencarkannya, meski menuai kritikan.

Rancangan undang-undang untuk memberlakukan kembali hukuman mati ini diloloskan oleh majelis rendah parlemen atau DPR Filipina. Selanjutnya, rancangan undang-undang ini akan divoting oleh anggota Senat, yang juga didominasi partai koalisi pemerintahan Duterte.

Sebelumnya, hukuman mati dihapuskan di Filipina pada tahun 2006, saat Arroyo menjabat sebagai presiden negara itu.

(nvc/ita)

(DetikNews)

[4798515]

Facebook Comments